nusakini.com - Jakarta - Dalam Debat kedua Capres 2019 segmen ketiga yang bertema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur, Minggu (17/2/2019), capres nomor urut 2 Prabowo mengkritik praktik bagi-bagi lahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kalau Bapak bangga dengan bagi 12 juta hektare tanah, 20 juta hektare, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pemerintahannya telah membagi 2,6 juta hektare dari 12,7 juta hektare yang disediakan sebagai strategi untuk mencapai reforma agraria sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya.

Menurut Prabowo, jika langkah Jokowi itu diterapkan, hanya satu dan dua generasi yang bakal menikmati. 

"Tanah tidak tambah banyak tapi bangsa Indonesia bertambah," kata prabowo.

• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• Mentan Amran Banjir Ucapan Selamat Ulang Tahun, Mulai dari Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Kapolri RI Hingga Rektor Unhas
• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• Putuskan Berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh Dinilai Politisi Senior yang Bermain Cantik

Prabowo mengatakan setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah kurang lebih tiga setengah juta.

"Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita. Jadi kami strateginya berbeda," kata Prabowo. 

"Kami strateginya adalah undang-undang Dasar 1945 pasal 33 bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara." Sambung Prabowo.

Menjawab pernyataan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa 2,6 juta hektare lahan yang dibagikan kepada rakyat adalah tanah produktif dan tidak diberikan kepada “yang gede-gede”. 

"Saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220.000 hektare dan juga di Aceh Tengah 120.000 hektare," singgung Jokowi kemudian.

Menanggapi singgungan tersebut, Prabowo tidak menampik, namun Prabowo mengklaim lahan yang dipakai untuk perusahaan kertas adalah Hak Guna Usaha (HGU) atau tanah milik negara. Prabowo juga mengaku siap mengembalikan tanah tersebut apabila dibutuhkan. 

"Itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat, negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh kepada orang asing, lebih baik saya yang kelola," pungkasnya. (b/ma)